Anies Baswedan Minta Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional Aceh demi Percepatan Penanganan

Anies Baswedan kembali menyuarakan desakan agar pemerintah pusat segera menetapkan status Bencana Nasional Aceh menyusul rangkaian banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Desakan ini disampaikan setelah Anies melakukan peninjauan langsung ke beberapa daerah terdampak dan menyaksikan secara nyata kondisi masyarakat yang masih bertahan di pengungsian.

Dalam kunjungannya, Anies mendatangi sejumlah lokasi seperti Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat, serta wilayah Padang. Ia tidak sekadar melihat kerusakan infrastruktur, tetapi juga berinteraksi langsung dengan warga. Di tenda-tenda pengungsian, Anies mendengar cerita ibu-ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah sementara, hingga para pencari nafkah yang ladang dan tempat usahanya rusak akibat banjir dan longsor.

Menurut Anies, apa yang ia saksikan di lapangan menunjukkan bahwa dampak bencana kali ini sangat luas dan berat. Ia menilai kapasitas pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menangani kondisi tersebut secara mandiri.

“Kalau melihat langsung situasinya, ini bukan bencana kecil. Skala kerusakan dan jumlah warga terdampak sudah terlalu besar untuk ditangani sendiri oleh daerah. Karena itu, penetapan bencana nasional menjadi langkah yang sangat penting,” kata Anies.

Ia menjelaskan bahwa penetapan Bencana Nasional Aceh bukan hanya soal administrasi atau prosedur formal. Lebih dari itu, status tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap besarnya penderitaan masyarakat sekaligus sinyal bahwa pemerintah pusat siap turun tangan secara penuh.

Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat memiliki kewenangan lebih luas untuk menggerakkan berbagai sumber daya. Anggaran nasional dapat segera dialokasikan, personel lintas kementerian dan lembaga bisa diterjunkan, serta alat berat dapat dimobilisasi untuk membuka akses jalan dan membersihkan material longsor. Langkah-langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat fase tanggap darurat.

Anies menekankan bahwa percepatan distribusi bantuan sangat dibutuhkan masyarakat terdampak. Logistik seperti bahan makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, dan kebutuhan dasar lainnya harus tersedia dalam jumlah cukup dan merata. Selain itu, layanan kesehatan dan dukungan psikososial bagi korban, terutama anak-anak dan lansia, perlu diperkuat.

Tidak berhenti pada fase darurat, Anies juga menyoroti pentingnya perencanaan pemulihan jangka menengah dan panjang. Menurutnya, status Bencana Nasional Aceh akan membuka ruang bagi program rekonstruksi yang lebih menyeluruh. Rumah warga yang rusak dapat dibangun kembali, sekolah dan fasilitas umum bisa diperbaiki, serta infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak dapat dipulihkan lebih cepat.

Ia juga menyinggung dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Banyak warga kehilangan mata pencaharian akibat lahan pertanian rusak atau usaha kecil terhenti. Karena itu, dukungan berupa bantuan modal, pemulihan usaha, dan program padat karya dinilai sangat penting agar masyarakat dapat kembali mandiri secara ekonomi.

Menjawab kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan anggaran atau tumpang tindih kewenangan jika status bencana nasional ditetapkan, Anies menyampaikan bahwa pengawasan harus diperkuat sejak awal. Menurutnya, kekhawatiran tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda keputusan yang berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan warga.

“Kuncinya ada pada tata kelola yang transparan dan akuntabel. Status bencana nasional justru harus diiringi dengan pengawasan yang ketat agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya.

Anies menilai, penetapan Bencana Nasional Aceh juga memiliki makna simbolik yang penting. Hal ini menunjukkan kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Negara, menurutnya, tidak boleh abai atau menyerahkan sepenuhnya beban penanganan kepada pemerintah daerah.

Ia menambahkan bahwa meskipun bencana telah berlangsung beberapa waktu, keputusan penetapan status nasional tetap relevan. Proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga dua tahun ke depan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil saat ini akan sangat menentukan kekuatan dukungan negara dalam jangka panjang.

Menutup pernyataannya, Anies mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama mengawal penanganan bencana secara terbuka dan bertanggung jawab. Ia berharap, masyarakat terdampak tidak hanya mendapatkan bantuan sementara, tetapi juga kepastian pemulihan yang berkelanjutan melalui kebijakan yang berpihak pada korban.