Presiden Prabowo Gratiskan 1,35 Juta Sertifikat Halal, Babe Haikal Sampaikan Dukungan UMK

Kabar baik bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) datang dari Pemerintah Indonesia menjelang berlakunya kewajiban sertifikasi halal secara penuh pada Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menggratiskan 1,35 juta sertifikat halal bagi produk UMK di seluruh Indonesia. Kebijakan ini disampaikan secara resmi oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Ahmad Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal dalam acara media gathering di Jakarta.

Menurut Babe Haikal, keputusan ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah kepada pelaku UMK agar mereka tidak terbebani oleh biaya sertifikasi halal dalam menghadapi pemberlakuan aturan wajib halal pada Oktober 2026. Program sertifikasi halal gratis ini merupakan lanjutan dari kebijakan serupa pada tahun sebelumnya, di mana Presiden Prabowo sebelumnya telah memberikan kuota gratis sebanyak 1,14 juta sertifikat halal yang telah direalisasikan BPJPH.

“Kabar gembira bagi kita semua, Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil dengan memberikan 1,35 juta sertifikat halal secara gratis pada tahun 2026,” ujar Babe Haikal saat menyampaikan kebijakan tersebut.

Pemberian sertifikat halal gratis ini diharapkan dapat menjadi penopang utama daya saing UMK di pasar lokal maupun global. Dengan memiliki sertifikat halal, produk para pelaku UMK tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mendapatkan nilai tambah ekonomi karena konsumen semakin memperhatikan status kehalalan produk sebelum membeli. Hal ini membuka peluang UMK untuk memperluas pangsa pasar mereka, termasuk menembus pasar ekspor yang menuntut sertifikasi halal sebagai syarat utama.

Program ini juga membawa dampak positif secara sosial ekonomi. Banyak warung makan kecil, seperti warung tegal, warung nasi Sunda, dan warung ayam goreng, yang sebelumnya termasuk dalam skema sertifikasi halal reguler yang dikenai biaya tertentu kini masuk dalam kategori penerima sertifikasi halal gratis. Kebijakan ini memudahkan pelaku usaha kecil yang selama ini merasa terbebani oleh proses sertifikasi.

Babe Haikal menambahkan bahwa proses sertifikasi halal gratis ini juga dilengkapi dengan pendampingan melalui lebih dari 111 ribu Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tersebar di seluruh Indonesia. Pendampingan ini bertujuan membantu para pelaku UMK memahami dan menyelesaikan semua persyaratan yang diperlukan dalam proses sertifikasi halal sehingga tidak ada hambatan teknis yang menghalangi mereka untuk mendapatkan sertifikat.

Dalam konteks lebih luas, kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor UMK sebagai tulang punggung perekonomian nasional. UMK selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan penyedia lapangan kerja bagi masyarakat luas. Dengan mendorong sertifikasi halal gratis, pemerintah berharap UMK dapat berkembang lebih cepat, memperluas jangkauan usaha, dan meningkatkan kualitas produknya.

Selain itu, dengan semakin banyaknya produk UMK yang bersertifikat halal, Indonesia juga semakin dekat menjadi pusat ekonomi halal dunia, suatu posisi strategis yang memiliki potensi besar dalam perdagangan global, terutama di negara‑negara dengan populasi Muslim yang besar.

Secara keseluruhan, kebijakan gratis 1,35 juta sertifikat halal ini dinilai sebagai langkah progresif yang tidak hanya membantu pelaku bisnis kecil tetapi juga memperkukuh ekosistem ekonomi nasional yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.