Hanya Jaman Jokowi, KPK bisa Takluk

Sejak banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, sepertinya menjadi acuan pemerintah untuk mengkerdilkan KPK, agar KPK tidak bisa seenaknya mencari koruptor. Apalagi koruptor dari PDI Perjuangan, jangan sampai diperiksa.

Tahun 2019, sejak awal pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin, langsung dibuat Dewan Pengawas KPK, yang tugasnya, yaitu: memberikan izin untuk penyelidikan terkait kasus korupsi. Jadi, kalau Dewan Pengawas tidak mendapat izin penyadapan, maka tim penyidikan KPK tidak bisa menlanjutkan proses penyadapan.

Proses izin penyadapan membuat KPK tidak ada kerjaan beberapa bulan, sampai akhirnya Mahkamah Agung membatalkan peraturan izin penyadapan ke Dewan Pengawas. Sudah terlambat, koruptor sudah senang, hampir setahun, bebas merdeka.

Walaupun izin penyadapan sudah tidak ada, tetap saja, pimpinan KPK harus lapor ke Dewan Pengawas, hanya saja, proses bisa dilanjutkan tanpa ada persetujuan dari Dewan Pengawas.

Cara baru untuk mengkerdilkan KPK dengan cara, seluruh petugas KPK dijadikan ASN (Aparatur Sipil Negara), sehingga seluruh petugas KPK, akan mengikuti perintah dari pemerintah, karena sebagai ASN.

Cara untuk memberantas orang-orang KPK yang tetap rajin dalam mencari kasus korupsi, dilakukan seleksi, agar orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah bisa disingkirkan. Seleksi dengan Test Wawasan Kebangsaan (TWK), yang isinya seperti membenturkan agama dan pancasila.

Berbagai macam pertanyaan yang aneh, yang tidak ada hubungannya dengan wawasan kebangsaan ditanyakan. Yang pasti koruptor makin senang dengan adanya penyingkiran petugas KPK yang rajin mencari kasus KPK.

Pertanyaan aneh yang katanya menyangkut wawasan kebangsaan:

Semua orang china sama saja (setuju/tidak)
Kenapa umur diatas 30 belum menikah?
Kalau kamu jadi istri kedua saya gimana?
Kalau pacaran ngapain saja?
Pilih Pancasila atau Al Quran?
Mau lepas kerudung engga?
Mau terima donor darah dari beda agama lain atau tidak?
Mengucapkan hari raya ke umat agama lain atau tidak?
Guru ngajinya siapa?
Kalau agama alirannya apa?
Kamu kalau sholat pakai qunut engga?
Kamu kalau ikut pengajian aliran apa?

Pertanyaan diatas apakah ada hubungannya dengan wawasan kebangsaan/sejarah Indonesia?

Menurut Ahmad Dhani, seharusnya pertanyaannya seperti ini:

PKI itu pelaku G30S/PKI atau korban?
Minta maaf ke PKI perlu atau tidak?
Bahaya laten itu PKI atau Agama?
Pancasila atau TRI Sila / EKA Sila ?
Negara perlu peran agama atau tidak?
Pendidikan moral pancasila perlu dihapus atau tidak?
Partai paling korup PKS atau PDIP?
Islam yang “ASLI” itu Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW atau Islam Nusantara?
Pancasila itu lebih condong ke Islam atau Komunis?
NASAKOM itu sesuai dengan Pancasila atau tidak?

Nah, mana yang sesuai dengan wawasan kebangsaan Indonesia?

KPK nasibmu kini, apakah sesuai pesanan kerjaan, atau cuma jadi lembaga yang kurang berfungsi dalam pemberantasan korupsi karena sudah disetir pemerintah?

Hanya Jokowi yang bisa menaklukkan KPK, Presiden sebelumnya ngapain?